26 Agustus 2009

“Jangan Sekedar Menduga-duga, Berikanlah Bukti Nyata”


Liputan Konferensi Pers Dirjen Perbendaharaan
Jakarta, perbendaharaan.go.id - Pegawai Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) diduga menjadi salah satu aktor penyebab rendahnya realisasi stimulus proyek. Itulah salah satu substansi pemberitaan halaman pertama koran Kompas (21/8). Padahal, pencairan dana itu sangat terkait dengan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebagai pemilik anggaran. Hal ini diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan, Herry Purnomo, dalam konferensi pers hari ini (21/8) di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I.

”Pada dasarnya, KPPN itu berfungsi sebagai kantor yang memberikan pelayanan berupa pencairan dana milik satker (K/L, red). Sehingga, tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menghambat proses pencairannya,” ungkap Pak Dirjen. Beliau menjamin bahwa pegawainya, khususnya KPPN Percontohan, memiliki jiwa anti-suap dan tidak akan menghambat proses pencairan dana milik K/L.”Jika ada pegawai KPPN yang menerima suap, berikan kepada saya namanya dan kantornya untuk diberi sanksi tegas. Jadi jangan hanya sekedar dugaan-dugaan yang tidak jelas,” tegasnya.


Proses reformasi birokrasi di Ditjen Perbendaharaan telah melahirkan icon utama berupa KPPN Percontohan. Hingga saat ini telah dilaunching 37 KPPN Percontohan dari total 178 KPPN yang ada di bawah naungan Ditjen Perbendaharaan. Terobosan ini, menurut beliau, sebagai langkah quick-win yang dilakukan lembaganya dalam mensukseskan proses reformasi birokrasi di Departemen Keuangan. Beliau mengatakan bahwa pegawai KPPN Percontohan memiliki kualitas SDM yang mumpuni, berintegritas tinggi dan anti suap. ”Ibu Menteri Keuangan pernah mengungkapkan bahwa wajah Departemen Keuangan itu ada pada KPPN. Untuk menjaganya, kami melaunching KPPN Percontohan yang diisi pegawai berintegritas tinggi dengan proses assessment yang ketat,” jelasnya bersemangat.

Dalam konferensi pers yang dihadiri wartawan berbagai media tersebut, beberapa diantara mereka menanyakan proses perubahan seluruh KPPN menjadi KPPN Percontohan. Dirjen menjawabnya dengan lugas bahwa langkah perubahan itu telah dilakukan sejak lama. ”Khusus KPPN non-percontohan, telah diperintahkan untuk menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Percontohan. Banyak diantara KPPN tersebut telah berhasil merubah paradigma lamanya sesuai KPPN Percontohan,” ucap beliau. Artinya, lanjut Dirjen, proses reformasi telah membuat banyak perubahan positif. Meskipun disadari pula bahwa kebijakan ini menimbulkan dampak berupa penumpukan pegawai di Kanwil Ditjen Perbendaharaan karena rasionalisasi jumlah pegawai terhadap beban kerja yang diemban masing-masing KPPN.

Menutup konferensi pers tersebut, Dirjen berharap, agar proses pemberitaan dapat dilakukan secara adil dan berimbang. Hal ini disadari karena pemberitaan media dapat membentuk opini masyarakat yang pada akhirnya akan berpengaruh pada citra lembaga. ”Bagaimana bisa menindak jika informasi yang ditampilkan didasarkan pada dugaan saja. Berikan bukti-bukti nyata agar dapat diambil tindakan yang tepat,” tuntasnya. Dalam acara tersebut, Dirjen juga sempat memaparkan tentang KPPN, penerbitan DIPA, proses pencairan dana di KPPN, realisasi APBN semester I 2009 dan program-program reformasi birokrasi di lembaganya.

Hadir dalam acara tersebut, Direktur PKN, Tata Suntara; Direktur SMI, Soritaon Siregar dan Kepala Kanwil Jakarta, Tri Buwono Tunggal.

Oleh : Tonny (Pengembangan) dan Fajar Sidik (Bagian OTL)

1 komentar:

Bunda Hafiza mengatakan...

Dulu ketika 'gerakan bersih' ini masih dalam skala kecil seringkali menjadi bahan cemoohan, dikatakan sok suci-lah, sok idealis-lah dan sok-sok lainnya. Seiring dengan perjalanan waktu beberapa di antara mereka pun akhirnya menyerah pada 'sistem', menyerah pada keadaan dan menyerah 'karena terkondisikan'. Kini perlahan tapi pasti 'polusi yang terstruktur' itu mulai pudar berganti dengan angin segar yang membawa perubahan. It's time to change! Bravo Bu Sri! Maju terus... Semoga perubahan ini terus berjalan dan jangan sampai terjadi anti klimaks!